 |
| Ketua Perpadi Sumut, H Ardhi Kusno (paling kiri), saat berkunjung ke salah satu kilang padi di Kabupaten Simalungun, beberapa waktu lalu. Foto Ist |
“Modal pembelian gabah ke petani akan lebih banyak, sementara pemerintah belum menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi, red) untuk beras yang dijual ke masyarakat,” ungkap Ketua Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi/Beras Indonesia (Perpadi) Sumatera Utara, H Ardhi Kusno, di Sekretariatan Perpadi Sumut, kawasan Jalan AH Nasution Medan, Rabu (08/01/2025).
Ia berharap agar pemerintah, melalui institusi terkait bisa segera mengeluarkan HET untuk harga jual beras dipasaran, demi kelangsungan usaha kilang padi di masa mendatang. Selain itu, kata Ardhi Kusno, pemerintah harus memberikan kemudahan dalam hal mendapatkan kredit permodalan dari pihak perbankan, kepada para pengelola kilang padi yang ingin merevitalisasi mesin produksi di kilang padi.
“Revitalisasi mesin produksi di kilang padi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan beras berkualitas yang dikonsumsi masyarakat,” tuturnya yang saat itu didampingi Sekretaris Perpadi Sumut, H Eryadi Zaidun dan Anggota Bidang Pengembangan dan Kemitraan Usaha Perpadi Sumut, H Iman Rahmat Catur.
Kendati demikian, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut karena bakal meningkatkan kesejahteraan para petani padi.
“Kenaikan HPP gabah akan memberikan keuntungan bagi petani dari selisih biaya produksi dan harga jual gabah hasil panennya,” ujar Ardhi Kusno.
Saat ini, lanjutnya, harga GKP di sejumlah sentra pertanaman padi Sumut cukup bervariasi. Di Kabupaten Langkat, harga GKP berkisar Rp6.200 per kg. Begitu juga di Kabupaten Deliserdang, Simalungun dan Batubara, gabah petani dihargai Rp5.300 per kg. Sementara di Kabupaten Serdangbedagai, harga gabah petani berkisar Rp5.700 per kg.
“Kenaikan HPP gabah ini setidaknya bisa meminimalisir biaya pestisida yang selama ini sudah tinggi,” tukasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ketapang TPH) Sumut, H Rajali, melalui Pelaksana Sekretaris Dinas, HM Juwaini, menegaskan, kenaikan HPP gabah dan jagung sebagai salah satu bukti keberpihakan ppemerintah kepada para petani.
“Pemerintah memprioritaskan sektor pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan tanpa melupakan peningkatan kesejahteraan para petani,” paparnya melalui aplikasi WhatsApp.
Ia mengemukakan, sejumlah kendala yang selama ini dihadapi para petani, mulai bibit, pupuk, irigasi dan alat mesin pertanian, semakin diminimalisir. Alokasi pupuk bersubsidi misalnya, saat ini disediakan berdasarkan volume kebutuhan nasional, yakni sebanyak 9,5 juta ton, bukan disesuaikan dengan anggaran yang ada seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Pendistribusiannya juga semakin dipermudah karena langsung disalurkan ke kios pengecer atau pun Gapoktan (Gabungan kelompok tani, red),” tandasnya. Fey
