 |
| Kondisi pertanaman padi milik anggota Kelompok Tani Karya Bersama Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Kamis (28/11/2024). Foto Ist |
Medan – Seluas 67 Hektar (Ha) tanaman padi di Kabupaten Tapanuli selatan (Tapsel) dan Padanglawas (Palas) mengalami puso akibat kebanjiran sejak beberapa pekan terakhir.
Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan (PTPH dan PMKP) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ketapang TPH) Sumut, H Marino, jumlah tersebut bagian dari 1.468,5 Ha total luasan pertanaman padi yang terdampak banjir di berbagai kabupaten/kota di Sumut.
“Data itu sesuai laporan hasil pengamatan iklim para petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, red) di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara terhadap dampak perubahan iklim hingga tanggal 29 Nopember 2024,” papar Marino melalui telepon seluler, Rabu (04/12/2024).
Dikemukakannya, sejumlah kabupaten/kota yang terdampak banjir tersebut yakni Tapsel (38 Ha), Palas (307 Ha), Asahan (10 Ha), Deliserdang (454,5 Ha), Karo (565 Ha), Batubara (65 Ha), dan Kota Medan (9 Ha). Di Kabupaten Tapsel, seluas 30 Ha areal pertanaman padi di Kecamatan Sayur Matinggi dan Batang Angkola mengalami puso. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Palas. Tanaman padi seluas 37 Ha milik para petani di Kecamatan Ulu Sosa, Barumun Barat, Sosopan, Barumun Baru, Aek Nabara, Ulu Barumun dan Huristak, tidak mampu terselamatkan lagi.
“Di Kabupaten Padanglawas, seluas 27 hektar tanaman padi yang masih dipersemaian juga terdampak banjir, bahkan satu hektar yang berada di Kecamatan Sosa Julu mengalami puso,” tutur Marino.
Begitu juga di Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, lanjutnya, dari 10 Ha yang terdampak banjir, seluas 7 Ha diantaranya masih dalam persemaian.
“Total jumlah tanaman padi di persemaian yang terdampak banjir mencapai 34 Hektar,” sebutnya.
Ia menambahkan, tanaman jagung seluas 2,5 Ha di Kecamatan Barus Jahe Kabupaten Karo juga terdampak banjir serta kacang tanah seluas 3 Ha di Kabupaten Palas mengalami puso. Diakui, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak perubahan iklim melalui petugas POPT di lapangan. Beberapa diantaranya seperti, mengintruksikan kepada seluruh personil POPT untuk meningkatkan pengamatan di lapangan sekaligus melaporkan secara insidentil ke pihak UPTD PTPH dan PMKP Sumut. Selain itu, kata Marino, memberikan rekomendasi dalam upaya penanganan yangcteoat kepada petani.
“Bisa melakukan pembersihan saluran air di sekitar areal pertanaman, bahkan pompanisasi untuk memininalisir genangan air di persawahan,” tukasnya.
Tidak kalah pentingnya, mengaktifkan posko di setiap desa dan kecamatan rawan banjir serta melakukan pendataan pertanaman yang terdampak dan melaporkannya ke pihak UPTD PTPH dan PMKP Sumut yang ditembuskan ke dinas pertanian setempat.
Sementara, Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Ketapang TPH Sumut, Heru Suwondo, diwakili Sub-Koordinator Pembiayaan dan Investasi, Hotmatua Sitompul, menyayangkan para petani padi yang terdampak banjir tersebut tidak terdaftar dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Disebutkannya, AUTP memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen, sehingga para petani bisa mendapatkan modal untuk memulai pertanaman padi di musim tanam berikutnya, melalui klaim asuransi senilai Rp6 juta per hektar.
“Kita terus mengimbau para petani padi untuk mengikuti program AUTP agar saat gagal panen tidak kebingungan mendapatkan modal untuk memulai pertanamannya kembali di musim berikutnya,” ujarnya lantas menyatakan, perubahan iklim tidak hanya berdampak pada banjir atau pun kekeringan, tapi juga memicu munculnya serangan hama dan penyakit.
Diakuinya, para petani di Sumut yang terdaftar dalam kepesertaan AUTP pada tahun 2024 hanya berkisar 485,50 Ha di tiga kabupaten, masing-masing Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara (345 Ha), Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara (100 Ha) dan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan (40,5 Ha).
 |
| Anggota Poktan Nusa Indah Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deliserdang menerima bantuan cadangan benih padi, beberapa bulan silam. Foto Ist |
Secara terpisah, Plh Sekretaris Dinas Ketapang TPH Sumut, HM Juwaini, menegaskan, para petani padi yang terdampak banjir bisa mengusulkan bantuan benih ke pemerintah melalui dinas pertanian setempat. Kendati bantuan cadangan benih padi yang bersumber dari APBD Sumut 2024 sebanyak 3.325 kilogram (kg) untuk lahan seluas 133 Ha telah didistribusikan ke Deliserdang pada Juni 2024 silam, namun, pihaknya telah mendapatkan kepastian dari pihak Kementerian Pertanian mengenai bantuan benih padi melalui Cadang Benih Nasional (CBN).
“Ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban petani yang terdampak bencana alam agar bisa melanjutkan budidaya pertanaman padi,” urai pria yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketapang TPH Sumut ini.
Mengenai mekanisme pengusulan bantuan benih padi, Juwaini mengklaim, sama seperti pengajuan usulan bantuan benih lainnya. Mekanismenya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota segera membuat usulan bantuan benih CBN untuk korban bencana. Dalam pemberian bantuan, harus dilengkapi nama dan alamat petani, sehingga bantuan dapat tepat sasaran.
“Rekomendasi itu dikeluarkan Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi,” tukasnya.
Berbekal rekomendasi tersebut, pihak dinas pertanian provinsi melakukan verifikasi, sebelum diterbitkan Surat Penugasan dari Ditjen Tanaman kepada institusi yang ditugaskan untuk menyalurkan bantuan benih padi kepada petani penerima.
“Biasanya, bantuan benih padi untuk petani terdampak bencana alam relatif lebih cepat direalisasikan,” tandasnya. Fey
