|

Redam Inflasi, Sumut Rutin Gelar GPM

Pj Gubsu Agus Fatoni menyaksikan penandatanganan kesepakatan antar daerah, saat memimpin HLM TPID di Aula Tengku Rizal Nurdin,Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Selasa (23/07/2024). Foto Ist  
Medan - Guna meredam inflasi, Provinsi Sumatera Utara menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) selama tiga kali dalam seminggu di seluruh kabupaten/kota.

"Sumatera Utara telah melaksanakan Gerakan Penanganan Inflasi serentak melalui kerja sama dengan pihak BUMN, BUMD, swasta  dan institusi terkait dengan harapan,seluruh masyarakat mendapatkan bahan pokok berharga murah," ungkap Pj Gubsu Agus Fatoni, saat memimpin High LevelMeeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh abupaten/kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Selasa (23/07/2024).    

Pihaknya meyakini, melalui penanganan bersama, inflasi bisa teratasi secara cepat.Salah satu upaya percepatan penangaan inflasi tersebut melalui pembentukan sekretariat bersama, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. 

“Kita perlu menjelaskan kepada masyarakat, bahwa inflasi ini nyata dan inflasi perlu kita tangani bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi oleh seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara,” paparnya.

Ia menjelaskan, sekretariat bersama tersebut sebagai tempat untuk berhimpun, berdiskusi, merumuskan langkah-langkah yang nyata dan konkret, sehingga semua langkah yang dilakukan terpadu, terukur juga fokus. Selain itu, perlu juga digelar rapat teknis yang pelaksanaanyaa satu minggu dua kali.

“Rapat koordinasi inflasi yang digelar setiap Senin dan akan ada arahan dari instansi terkait di tingkat pusat dari kementerian atau lembaga terkait. Kemudian kita rapat untuk membahas langkah-langkah teknis dan juga strategis, apa yang perlu kita lakukan ke depannya,” urainya.

Selain itu, kata Agus Fatoni, terkait anggaran yang cukup dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan instansi terkait. Bila belum teranggarkan atau ada kekurangan untuk penanganan inflasi, lanjutnya, maka bisa diambil melalui belanja tidak terduga (BTT). Jika dari anggaran BTT masih belum mencukupi, maka bisa ditambahkan dari uang kas.

“Penanganan inflasi adalah masalah yang sangat serius, kita juga perlu mengajak seluruh komponen baik itu swasta, BUMN, BUMD, termasuk tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama bergerak untuk penanganan inflasi yang ada di Sumatera Utara,"sebutnya. Van


Komentar

Berita Terkini