Pj Gubsu Hassanudin, saat memimpin apel terakhir di halaman Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Senin (24/06/2024). Foto Ist
Jakarta – Mendagri Tito Karnavian akhirnya buka suara seputar perpindahan tugas Pj Gubsu Hassanudin ke Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Kita memerlukan orang yang berpengalaman sebagai Pj kepala daerah, karena di NTB akan ada beberapa even, mulai Moto GP, hingga pembangunan smelter besar,” paparnya usai acara pelantikan Pj Gubernur Sumut, Sumatera Selatan (Sumsel) dan NTB di Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (24/06/2024).
Tito Karnavian mengaku, sejumlah nama pejabat setempat sempat diusulkan untuk menggantikan posisi Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang hendak bertarung dalam pilkada di provinsi itu. Namun, calon Pj Gubernur harus setara pejabat tinggi madya atau selevel Sekda, seperti jabatan Lalu Gita sebelumnya. Kondisi tersebut mendorong pihak Kemendagri harus mencalonkan pejabat dari pusat. Dari hasil diskusi Tim Penilai Akhir (TPA), dan tentunya diketahui Presiden Jokowi, diputuskan nama Hassanudin untuk menjadi Pj Gubernur NTB.
"Pertimbangan pertama, beliau adalah staf ahli pejabat pusat di Kemenko Polhukam dan berpengalaman selama 9 bulan menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara,” tuturnya.
Sementara, Agus Fatoni, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri yang sebelumnya menjadi Pj Gubernur Sumsel, ‘naik kelas' menggantikan Hassanudin untuk memimpin Sumut.
“Sebelum menjadi Pj Gubernur Sumatera Selatan, beliau sudah pernah jadi Pj Gubernur Sulawesi Utara, dan sekarang naik kelas dengan memimpin Sumatera Utara,” papar Tito Karnavian.
Ditambahkannya, posisi Agus Fatoni sebagai Pj Gubernur Sumsel, digantikan Elen Setiadi, yang merupakan Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebelumnya, pergantian Pj Gubsu Hassanudin sempat dikaitkan dengan pelaksanaan pilkada Sumut yang tinggal beberapa bulan lagi. Apalagi, selama menjabat sebagai Pj Gubsu, Hassanudin beberapa kali melantik Pj Bupati dan Wali Kota. Salah satunya dari Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumut, Gandi Parapat.
“Pergantian Pj Gubsu hak atasannya dan kemungkinan besar masih ada lagi pergantian. Pergantian pergantian itu mungkin saja atas permintaan atau keinginan Presiden Jokowi. Mungkin juga ada kaitannya karena Pilgubsu sudah diambang pintu,” sebutnya, Senin (24/06/2024). Net
