 |
| Unsur Forkopimda hadir pada Rakor Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan Pembangunan Infrastruktur di Hotel Santika Dyandra, kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (31/05/2022). Foto Ist |
Medan- Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan, pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.
"Bupati/walikota tanpa ikut menyertakan Forkopimda (Forum komunikasi pimpinan daerah, red), omong kosong ini berjalan dengan baik," ungkapnya pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan Pembangunan Infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, kawasan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Selasa (31/05/2022).
Saat ini, kata Gubsu Edy, angka pertumbuhan ekonomi berkisar 3,90%. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi terganggu, bahkan sempat berada pada posisi minus. Pandemi juga mengakibatkan berkurangnya investasi yang masuk ke Sumut. Salah satu cara meningkatkannya, dengan mempercepat serapan anggaran.
"Paksakan penyerapan ini segera. Kalau tidak, di tengah masyarakat ini tidak ada uang, nanti terjadi deflasi, kita repot," sebut Gubsu Edy yang hadir bersama Wagubsu, Musa Rajekshah.
Hingga Mei 2022, lanjutnya, serapan anggaran daerah seluruh kabupaten/kota di Sumut berkisar 19,06%. Berdasarkan data, Kabupaten/kota tertinggi penyerapan anggaran belanjanya, antara lain Kota Tanjungbalai, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Serdangbedagai. Namun, ada juga kabupaten/kota yang anggaran belanjanya baru 10%.
Sementara, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, menegaskan, aparat pemda tidak perlu takut melakukan penyerapan anggaran. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan kepada pemda demi meningkatkan penyerapan. Bahkan, pihaknya menjamin tidak akan ada aparat penegak hukum yang menakut-nakuti.
"Tidak boleh takut melakukan penyerapan anggaran, yang penting tidak ada niat. Bagaimana pun, niat itu tidak bisa dikamuflasi," tukasnya.
Guna mempercepat realisasi APBD, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan memaparkan ada beberapa strategi yang bisa dilakukan Pemda. Diantaranya, memberikan bimbingan terkait penggunaan APBD secara efektif dan efisien. Selain itu, meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian kualitas belanja. Begitu juga perlunya pemanfaatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja.
"Tidak kalah pentingnya, melakukan peningkatan kompetensi pelaksana baik itu PPK, PPTK maupun bendahara dalam pengendalian APBD," sebutnya.
Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, Kwinhatmaka, mengingatkan pemda harus mengedepankan produk dalam negeri. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden agar usaha lokal bisa bangkit dan juga meningkatkan perputaran uang di daerah.
"Berdasarkan catatan pemerintah pusat, diperkirakan ada Rp400 triliun anggaran yang digunakan untuk membelanjakan produk dalam negeri. Sekitar Rp200 triliun berasal dari belanja pemerintah daerah," urainya.
Dukungan juga diberikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Idianto. Pihaknya akan mendorong Kejaksaan Negeri di kabupaten/kota berkoordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan penyerapan.
"Saya minta Kejari melaporkan serapan itu, saya harap laporkan terus, itulah fungsi kita sebagai Forkopimda," tukasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel, Bupati dan Walikota se-Sumut berserta Forkopimda kabupaten/kota. Fey
