 |
| Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu saat menerima kunjungan TIm Gabungan Lintas Kementerian yang baru berkunjung ke wilayah Silahisabungan, di Pendopo Bupati, Rabu (24/03/2021). Foto Ist |
Sidikalang- Usulan Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu, untuk memasukkan Silahisabungan dalam kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) segera ditindaklanjuti Tim Gabungan Lintas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Kita akan tindak lanjuti usulan yang telah disampaikan Pemkab Dairi, serta mengkajinya bersama dengan Kementerian yang lain," papar Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, Sartin Hia, yang memimpin tim gabungan tersebut, saat bertemu dengan Bupati Eddy di Pendopo Bupati, Rabu (24/03/2021).
Pihaknya mengaku telah mengunjungi sejumlah lokasi wisata di kawasan Silahisabungan, diantaranya Situs Sipaulak Hosa, Menara Pandang, Tugu Silahisabungan, Rumah Tanggal dan kawasan Simandar.
"Seluruh kawasan Danau Toba harus segera dikembangkan. Bapak Menteri sudah meminta agar disusun perencanaan pembangunan yang kongkret agar targetnya lebih cepat tercapai,” tuturnya.
Ia mengaku salut atas kegigihan Bupati Dairi dalam memperjuangkan kawasan Silahisabungan agar bisa masuk dalam Kawasan DPSP. Hal ini sejalan dengan upaya pengembangan kawasan Danau Toba yang terus dikebut dengan pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan ruas jalan tol, serta insentif untuk pelaku UMKM.
"Kita tetap memperhatikan aspek-aspek kultur, budaya dan regulasi yang tidak bertentangan dalam pembangunan suatu daerah," tukasnya.
Kunjungan tersebut disambut positif Bupati Eddy. Ia sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam menyukseskan pembangunan kawasan wisata di Silahisabungan.
“Kami menawarkan lahan Simandar dijadikan bagian kawasan BODT (Badan Otorita Danau Toba, red). Kami siap kerja, kerja, kerja untuk mendukung visi besar pemerintah,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Eddy memaparkan potensi Dolok Simandar yang dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata pendukung DPSP. Bahkan, Dolok Simandar bakal dialihfungsikan menjadi kawasan otoritatif BODT di bagian Barat Utara Pulau Sumatera yang akan dikelola pihak BPODT setelah kawasan Sibisa di kawasan Kabupaten Toba.
Sementara, Asisten II Ekonomi Pembangunan Setdakab Dairi, Charles Bancin mengklaim pihak BODT masih kekurangan lahan yang hendak dikelola. Sesuai Perpres nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, kuota lahan yang diizinkan dikelola BODT seluas 500 Ha. Namun, lanjutnya, hingga kini masih berkisar 386 Ha, yakni di Sibisa dan Sigapiton.
"Untuk memenuhi kuota itu, Kabupaten Dairi, sesuai arahan Bapak Bupati, mengusulkan pelepasan areal seluas 160 hektar dalam upaya memenuhi sekaligus menyempurnakan kuota itu,” ujarnya. Han
